BIN dan DPR Bertemu Bahas Intelijen



@AryaSandhiyudha "berkicau" tentang #intelijen pagi ini (24/5). Seperti disampaikan akun twitternya, anggota Komisi I DPR RI meminta penjelasan BIN tentang RUU Intelijen. @AryaSandhiyudha merupakan seorang penulis yang juga Tenaga Ahli Anggota DPR RI.
Mari simak kicauannya...

  • Komisi1 DPR-RI pagi ini minta penjelasan BIN ttg ide utk Menyadap & Menangkap, serta menolak Pengawasan & LKIN.
  • Suasana kebathinan publik pd umumnya menginginkan profesional sbg alat negara, bukan alat penguasa..
  • posisi anggota Komisi1 DPR-RI, seperti , , masih selaras nuansa kebathinan publik ttg tsb.
  • menarik terus disimak, kesolidan komisi1 DPR-RI lintas fraksi dlm RUU inisiatifnya berdialektika dgn ide pemerintah..
  • tengah berlangsung.... penjelasan BIN kpd Komisi1 DPR-RI, ttg . yg tertarik boleh simak -nya :-)
  • -tweet ini penting utk publik ketahui, agar jelas yg mana sikap DPR, yg mana pemerintah (BIN)
  • 1. BIN sebagai penyelenggara Intelijen Nasional (subordinat Intelijen Negara), tapi kok minta jadi koordinator (superordinat)?
  • 2. BIN berfungsi Intelijen Nasional, tapi kok minta kewenangan Intelijen Dalam Negeri & Luar Negeri?
  • 3. BIN minta infrastruktur intelijen baru di daerah. Bukan membagi rapi tugas, tapi kok memberbesar kewenangan & kekuatan?
  • 4. BIN mengusulkan ide DPR ttg LKIN (Lembaga Koordinator Intelijen Negara) dihapus. Tidak setuju supremasi sipil?
  • 5. Wewenang BIN utk Intersepsi/penyadapan minta ditambah, plus dokumen elektronik. Kok nambah?
  • 6. BIN minta kewenangan pencegahan & penangkalan dini pemeriksaan intensif terhadap terduga kuat teroris & separatis.
  • 7. BIN minta kewenangan punya perwakilan di daerah utk mengoordinir "kominda" - Komunitas Intelijen Daerah.
  • 8. BIN tidak menyetujui masa retensi informasi intelijen. FYI, ini mirip model Aussy, krn di US & UK ada.
tanya oleh  |  raker Kom1 dg BIN bukannya tertutup bro?
  • dibuka & terbuka utk umum, mas ... krn bahas RUU :-)
tanya oleh  | Knp harus ada multi badan intelejen?"1. BIN sebagai penyelenggara Intelijen Nasional..."
  • 1. ga akan sanggup kalo satu. 2. logika demokrasi, intelijen harus saling mengawasi & diawasi.
  • masuk sesi tanya jawab... ttg substansi baru yg dimunculkan BIN pd RUU Intelijen Negara
  • anggota Komisi1 DPR scr bergantian mengemukakan kekhawatiran rakyat, bahwa kerap menjadi alat penguasa...
  • kekhawatirannya jelas pada potensi utk menabrak hukum positif, jika ide-ide BIN diakomodir di RUU ini...
  • "jangan digunakan utk memata-matai musuh pemerintah. Harus independen, netral, & profesional."
  • anggota Komisi1 DPR-RI memimpikan yg netral&profesional, bukan utk memusuhi oposisi... Menangkap itu pro-justicia!"
  • jadi BIN hendak memaksakan libido -nya utk menabrak KUHAP, dgn meminta kewenangan penyadapan&penangkapan dlm RUU...
  • harus aman utk kepentingan publik, bangsa-negara, dan hukum legal itu sendiri...
  • sekarang lagi bicara...
  • "kami sering turun ke daerah & dialog dgn BIN di daerah mereka, TAPI sering terdapat keanehan...."
  • "perlu utk membuat kriteria & kualitifkasi yg betul-betul tinggi BINda, sehingga sejalan dgn instruksi dr pusat..."
  • "sehingga cara pandangnya tdk masih seperti OrBa, tapi seperti BIN di pusat yg sudah memperbaharui"
  • "teroris Malaysia, tidak bisa aksi pengeboman di Malaysia, tapi melakukan di Indonesia... apa krn ISA di Malaysia?"
  • apa perlu Indonesia meniru ISA di Malaysia, tansri ? agar bisa cegah teroris
tanggapan oleh  |  jangan relakan kezaliman untuk mengelak kezaliman. zalim bertimpa2 itu Tuhan tidak suka.
tanggapan oleh  | Jangan tiru Malaysia RT : jgn relakan kezaliman untuk mengelak kezaliman. zalim bertimpa2 itu Tuhan tidak suka.

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign